Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

JL. Raden Jambat No. 65 Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung Telp/Fax. (0723) 461049

Email: pnblambanganumpu663051@gmail.com


Bebas Biaya Perkara Untuk Masyarakat Yang Tidak Mampu

POSBAKUM

Mewujudkan Peradilan yang bersih dan transparan

 

PENGANTAR KETUA

Selamat Berkunjung

Selamat Datang

Template Website ini merupakan standarisasi website untuk seluruh badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung

SK RADIUS

SK RADIUS

PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

Jl. Raden Jambat No. 65 Telp (0723) 461049

Blambangan Umpu, Way Kanan

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

Nomor: W9-U9/778/SK/KPN/HK.00.8/XI/2015

TENTANG

PENETAPAN RADIUS DAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA

PADA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

KETUA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

Membaca :

1.

2.

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 22Desember 2010 Nomor:01/KEP/KPT/XII/2010 tentang Biaya Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu   tanggal 02 Januari 2015 Nomor: W9-U9/100/HK.02/I/2015 tentang Penetapan Radius Dan Besaran Biaya Panggilan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menimbang :

a.

b.

c.

d.

Bahwa Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, mengamanatkan bahwa besaran panjar biaya proses pada pengadilan tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam rangka tugas kejurusitaan, maka harus ditetapkan radius panggilan/pemberitahuan dan besaran biayanya dengan memperhatikan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM);

Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 02Januari 2015 Nomor: W9-U9/100/HK.02/I/2015 tentang Penetapan Radius Dan Besaran Biaya Panggilan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, belum lengkap mengatur tentang biaya proses perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan negeri diantaranya biaya konsignasi, panggilan/pemberitahuan umum atau panggilan saksi atas permintaan pihak dan lain sebagainya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, makaSurat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 02Januari 2015 Nomor: W9-U9/100/HK.02/I/2015 tentang Penetapan Radius Dan Besaran Biaya Panggilan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dipandang sudah tidak sesuai lagisehingga karenanya harus dicabut dan untuk selanjutnya menerbitkan surat keputusan yang baru tentang Penetapan Radius   Dan Biaya Proses Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Mengingat

Memperhatikan

:

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (Rbg) Staatsblad 1927 Nomor 227;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua AtasUndang-UndangNomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor   03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Nomor: 551/02/IV.05-WK/2009, tanggal 04 Januari 2010 tentang Data Perkiraan Jarak Per Kampung/ Kelurahan/Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Way Kanan  

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam




Ketujuh

:

:

:

:

:

:

:

:

KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPUTENTANGPENETAPAN RADIUS   DAN BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU.

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat KeputusanKetua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 02Januari 2015 Nomor: W9-U9/100/HK.02/I/2015 tentang Penetapan Radius Dan Besaran Biaya Panggilan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu;

Menentukan kembali radius panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yaitu sebagai berikut:

  1. Radius I dengan jarak 0 sampai dengan 10 kilometer;
  2. Radius II dengan jarak > 10 sampai dengan 30 kilometer;
  3. Radius III dengan jarak > 30 sampai dengan 60 kilometer;
  4. Radius IV dengan jarak > 60 sampai dengan 80 kilometer;
  5. Radius V dengan jarak > 80 kilometer;

Besaran biaya masing-masing radius danbiaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu adalah sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Jika dalam proses perkara terdapat kekurangan panjar biaya perkara, maka harus ditambah oleh pihak berperkara, dan jika setelah proses perkara selesai ternyata masih terdapat sisa panjar, maka akan dikembalikan kepada pihak berperkara, dengan ketentuan jika dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberitahu/diumumkan, tidak diambil oleh pihak berperkara, maka akan disetorkan kepada Kas Negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP);

Rencana penggunaan biaya proses perkara perdata adalah sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Biaya-biaya yang belum diatur dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, jika karena situasi dan kondisinya dibutuhkan dalam praktek beracara perdata, maka pengaturannya akan ditentukan kemudian oleh Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan seperlunya.

                                                                                                                                                Ditetapkan di   : Blambangan Umpu

                                                                                                                                                 Pada Tanggal   : 02 November 2015

                                                                                                   KETUA PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU

 

                                                                                                                ABD. HADI NASUTION, S.H., M.H.
                                                                                                                            NIP. 19680930 198903 1003

                                                                                                                              



WELCOME

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
  • Mutasi Hakim Badan Peradilan Umum

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
  • Mutasi Panitera Badan Peradilan Umum

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
  • Peraturan dan Kebijakan Peradilan Terbaru JDIH

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.

Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas