Tahapan awal dalam pembangunan zona integritas adalah dengan pencanangan zona integritas melalui deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah yang menyatakan bahwa instansinya telah siap untuk membangun Zona Integritas. Salah satu syarat untuk pencanangan pembangunan zona integritas adalah dimana pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas;

Langkah-langkah pedoman pembangunan Zona Integritas berdasarkan  dengan PERMENPAN No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu saat ini sedang mempersiapkan pembangunan Zona Integritas untuk mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan melakukan penataan Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik